Indonesia Wonder

Loading
English Version | Bahasa Indonesia
Sabtu, 16 Desember 2017

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Publish 01-11-2011 15:04:11 by Admin

Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X). Fluktuasi kehidupan demokrasi di Indonesia membuat HB X menemukan banyak alternatif berperspektif budaya untuk menyelenggarakan pemerintahan Keraton Yogyakarta. Dengan bekal wawasan konstelasi demokrasi inilah, ia menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara (kekuasaan raja itu agung), melainkan sosok yang seharusnya demokratis. Raja Jawa ini tetap berprinsip bahwa kedaulatan rakyat tetap berbudi bawa leksana (berkepribadian baik dan adil). Tentang ini, ia memiliki paham kebangsaan yang tinggi.

Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah salah seorang raja di Kasultanan Yogyakarta dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 1998. Sri Sultan HB X lahir dengan nama BRM (Bendoro Raden Mas) Herjuno Darpito. Setelah dewasa, beliau bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota, diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Sultan HB X adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) beliau resmi dinobatkan sebagai raja dengan gelarSampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalogo Ngabdurrokhman Sayidin Panotogomo Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Dasa. Gelar ini memiliki arti bahwa sultanlah penguasa sah dunia yang fana ini, dia juga Senopati Ing Ngalogo yang berarti mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan, dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Sultan juga Ngabdurrokhman Sayidin Panoto Gomo atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.

Raja dan Gubernur DIY

Sultan HB X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY.

Setelah Paku Alam VIII wafat, melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003, beliau ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIY. Menjabat untuk kedua kalinya, kali ini beliau, didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Pada masa kepemimpinannya, Yogyakarta ditimpa gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei 2006 dengan sampai dengan 6,2 pada skala Richter, yang menewaskan lebih dari 6000 orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya. Namun dengan tetap bersahaja, Sultan HB X tetap tenang menghadapi musibah yang datang ke wilayahnya ini. Hal tersebut sangat terlihat dengan banyaknya pihak yang membantu rekonstruksi Yogyakarta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, ia menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat setelah periode jabatannya 2003-2008 berakhir. Dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, ia mengaku akan mulai berkiprah di kancah nasional. Ia akan menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, Yogyakarta nampaknya masih enggan kehilangan sosok yang sudah sedemikan melekat. Sultan kembali menduduki posisi Gubernur DIY, meskipun sempat mencanangkan perubahan makna istimewa yang melekat di DIY.

Sarjana Hukum yang Menyejarah

Sultan HB X adalah salah seorang dari sedikit pejabat yang peduli akan sejarah. Beliau seolah mengeti betul, benchmark Yogyakarta yang menjadi ruh pendidikan di Indonesia. Sultan HB X pernah mengungkapkan Penulisan sejarah cenderung memilih kejadian yang dramatis dengan menampilkan pelaku sejarah yang serba heroik. Maka, sejarah seringkali mudah berbaur dengan dongeng, di mana seorang tokoh dimitoskan layaknya wong agung”. Hal tersebut diungkapkan oleh Sultan HB X pada peresmian tetenger (tanda) Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 di kompleks Keraton Yogyakarta, bulan Juni 2002.

Sultan HB X bahkan menyatakan, seorang pelaku sejarah atau tokoh sejarah yang memberikan keterangan dengan mendistorsikan peristiwanya tidak hanya merusak nama baiknya sendiri, tetapi hakikatnya juga merusak bangsa. Sebab, apa yang ditulis berdasarkan keterangannya itu akan memberikan nuansa tertentu dalam proses pemahaman terhadap jati diri bangsa.

Sultan HB X adalah salah satu tokoh dari sedikit tokoh di Indonesia yang memiliki keterbukaan sikap kritis terhadap penulisan berbagai peristiwa dalam sejarah modern Indonesia. Dalam hubungan itu, dia berpendapat keterangan saksi sejarah untuk pelurusan suatu peristiwa sejarah sudah seharusnya mendapatkan momentum yang tepat, karena sesungguhnya penulisan sejarah bukanlah persoalan kecil.Historiografi harus bisa menempatkan visi yang didukung oleh verifikasi, untuk mendudukkan secara proporsional peran pelaku sejarah dalam kaitan peristiwa sejarah,tegas HB X.

Dengan kualitas seperti itu, di dalam pemerintahannya, rakyat Yogyakarta tidak merasakan kerisauan yang melarut seperti layaknya dirasakan warga di provinsi lain di Indonesia. Sultan HB X, kini tidak lagi muda, namun kesahajaannya dalam melihat flukstuasi dunia yang fana ini nampak merupakan kualitas yang sukar untuk dicari penggantinya. Seperti ayahandanya, Sultan HB X adalah negarawan yang  demokratis dan peka akan keadaan rakyatnya.

 

Adi Tri Pramono, Redaktur Jogjatrip.com
Foto: Repro dari Buku Kraton Jogja: The History and Cultural Heritage”, halaman 6.



Dibaca : 461 kali.